PERJALANAN KAMI.

PERJALANAN 1990-1998
  • Megaproyek industri budi daya udang yang pertama dan terbesar dibangun di Indonesia. Proyek berskala besar ini menggunakan konsep tambak inti rakyat (TIR) dan menghimpun puluhan ribu tenaga kerja. Tambak modern ini kemudian dikenal dengan PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) milik pengusaha Sjamsul Nursalim
  • DCD membangun tambak di areal konsesi seluas 16.250 hektar dari 30.000 hektar cadangan yang diberikan Pemda Provinsi Lampung dengan 16 blok dengan total petambak Plasma sekitar 9000 orang. Tahun 1997, sempat terangkat sebagai produsen udang terbesar kedua di dunia.
  • Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan PT DCD mengalami masalah.
PERJALANAN 1999-2007

Tahun 1999

  • Terjadi aksi massa dan protes yang dilakukan oleh petambak yang dilatarbelakangi oleh praktek tidak transparannya perusahaan (Inti) terhadap beban utang plasma dan Perjanjian Kerja Sama yang tidak adil selama kemitraan berjalan. Protes ini berujung pada sikap Petambak Plasma yang menyatakan tidak bersedia lagi bermitra dengan perusahaan

Tahun 2002 – 2003

  • Dipasena group diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bagian dari sebagai bagian dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dengan total nilai aset Dipasena sebesar + Rp 19 triliun.
  • BPPN membentuk “Tim Pemulihan’ untuk menangani masalah ‘Sosial Kemasyarakatan’. Tim ini juga berhasil mengajak Plasma mau bekerja sama kembali dengan Inti karena adanya komitmen untuk menggunakan “PKS 2005” versi pemerintah (yang dibuat bersama oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset, Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Inti & Plasma).

Tahun 2004

Tanggal 7 dan 16 September 2004, digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR terkait pembiayaan program revitalisasi tambak udang Dipasena menyimpulkan antara lain :

  1. Menghindarkan potensi gangguan sosial  (120.000 plasma )
  2. Revitalisasi akan meningkatkan devisa negara
  3. Menyelamatkan hajat hidup plasma dan masyarakat sekitar;
  4. 4.     Memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan nilai baru hutang plasma

Tahun 2005 – 2006

  • 24 Januari 2005, terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.01/2005, yang menetapkan nilai hak tagih petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira menjadi Rp. 20.000.000 per orang
  • Berdasarkan arahan Menteri Keuangan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk mencari pembiayaan revitalisasi di luar APBN bagi plasma dan inti, terpilihlah PT. RECAPITAL sebagai Kreditur baru Dipasena
  • PT. PPA dan PT. RECAPITAL mengubah komposisi manajemen lama dengan manajemen baru dan menunjuk Sdr. Rudyan Kopot sebagai Direktur Utama Dipasena Group yang baru.
  • Manajemen baru mengubah PKS Pemerintah 2005 menjadi PKS yang sama dengan yang digunakan oleh Plasma PT. Centra Pertiwi Bahari (PKS CPB) milik PT CPP Grup. Sikap ini mendapat penolakan dari  Petambak sehingga menyebabkan proses negosiasi berjalan alot dan lambat.

Tahun 2007

  • Karena proses negosiasi yang alot, pada tanggal 2 Maret 2007 PT. RECAPITAL secara resmi dinyatakan default (cidera janji) oleh PT. PPA karena tidak sanggup menyediakan modal.
  • PT. PPA  mengubah program pencarian kreditur dengan program “Penjualan Aset Kredit dan Saham Group Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi.”
  • PT. PPA mengabaikan anjuran Menteri Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan Plasma yang meminta agar PKS Pemerintah 2005 dijadikan acuan kemitraan Inti Plasma yang dipersyaratkan kepada calon pembeli aset Dipasena.
  • 24 Mei 2007, PT. PPA berhasil menjual Aset Kredit dan Saham Group Dipasena yang bernilai +/- 19 Triliun kepada Konsorsium Neptune (CPP Group/PT AWS) hanya dengan harga  U$ 53,5 juta US (Rp. 448 milliar);
  • Neptune Konsorsium (CPP Group/PT AWS) sebagai pemenang tender menyanggupi persyaratan untuk menempatkan dana Rp880 milliar di dalam Escrow Account sebagai Jaminan Pembiayaan Plasma;Di dalam Proposal Rencana Usahanya menyatakan tidak akan menggunakan PKS Pemerintah.
  • Melalui beberapa upaya strategis, akhirnya pihak Inti, PT Aruna Wijaya Saksi, anak perusahaan PT Central Proteina Prima Tbk (Charoen Pokphand Group) berhasil mengajak beberapa perwakilan Plasma melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Naskah PKS) secara simbolis.
  • CPP Group/PT AWS menyampaikan Rencana Rehabilitasi Awal, yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam 12 bulan (Desember 2007 ~ Januari 2009).
PERJALANAN 2008-2014

Tahun 2008

  • Petambak menegur perusahaan (CPP Group/PT AWS) karena pelaksanaan ‘Rehabilitasi’ tidak berjalan sesuai jadwal.  Perusahaan mengabaikan teguran Plasma tersebut.
  • Perusahaan mengubah jadwal secara sepihak Rencana Rehabilitasi Revisi ke-1, yang semula akan dilaksanakan selama 12 bulan maka saat ini dirubah menjadi 18 bulan (April 2008~September 2009).

Tahun 2009

  • CPP Group/PT AWS secara sepihak kembali merubah ‘Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-1’ menjadi Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-2 (April 2008~September 2011).
  • Cpp Group/PT AWS secara sepihak kembali merubah ‘Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-2’ menjadi Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-3, yang hakikat mundur +/-  1~2 tahun (+/- selesai pada 2012/2013).
  • Petambak menolak dan meminta CPP Group/PT AWS melaksanakan komitmen sebagaimana “Rencana Rehabilitasi awal” dan mengadukan masalah ini kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Tahun 2010

  • CPP Group/PT AWS gagal bayar bunga obligasi kepada obligornya (BNI, BRI, CIMB, China Trust, Bank Permata dan Bumi Putra) sehingga mengakibatkan  sahamnya di suspend oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
  • Menteri Kelautan dan Perikanan merespon mundurnya jadwal Revitalisasi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan tegas di media, bahwa Pemerintah akan mengambil alih CPP Group/PT AWS kalau revitalisasi tidak berjalan
  • Petambak melakukan aksi protes di lokasi Pertambakan (tata kota) menuntut pelaksanaan Revitalisasi oleh CPP Group/PT AWS
  • Pemda Tulang Bawang melalui surat Nomor 590/209/1.03/TB/2010, secara tegas menyampaikan fakta gagalnya program revitalisasi dan mendorong ‘Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Keuangan’ serta mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih tambak Dipasena dan Pemda TUBA siap mencarikan Investor baru
  • 12 Agustus 2010, terjadi pemadaman listrik secara sepihak oleh perusahaan pada malam hari terutama di blok 2 selama 9 jam dan di blok 3 selama 3 jam. Pemadaman listrik tersebut menyebabkan Plasma mengalami kerugian milyaran rupiah.

Tahun 2011

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima perwakilan petambak Plasma CPP Group/ PT AWS yang menyampaikan keinginan plasma untuk pemutusan hubungan kemitraan dengan Inti (PT AWS); berikut bukti tanda tangan kesepakatan sebagian besar Plasma memutuskan hubungan kerja sama dengan pihak perusahaan.
  • 7 Pebruari 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Evaluasi Revitalisasi Ex Dipasena. Pada bulan Maret hasil Tim evaluasi menyimpulkan bahwa program revitalisasi tambak udang plasma PT Aruna Wijaya Sakti tidak berjalan sesuai dengan perjanjian. Dimana hal tersebut memicu konflik kemitraan antara petambak udang plasma dengan pihak perusahaan.
  • 29 Maret 2011, KKP membentuk “Tim Pendukung Revitalisasi”. Intinya adalah menegaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (KKP) untuk memfasilitasi pencapaian solusi yang saling menguntungkan antara pihak Perusahaan dan Petambak dengan membentuk Tim Pendukung Revitaliasasi.
  • Mei 2011, PT AWS menghentikan seluruh aktifitas produksinya, menunda pembayaran SHU milik petambak dan menghentikan pasokan listrik ke seluruh wilayah pertambakan efektif dimulai pada tanggal 7 Mei 2011.
  • 3 Agustus 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan Bpk Fadel Muhammad, Direktur Utama PLN Bapak Dahlan Iskan dan Bupati Tulang Bawang yang diwakili oleh wakil bupati Bapak Agus Mardihartono melakukan kunjungan ke lokasi pertambakan Bumi Dipasena.
  • 5 Agustus 2011, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk pemenuhan dan pemulihan hak plasma Bumi Dipasena. Forum mediasi ini dihadiri oleh: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, PT. Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan BPH Migas.
  • Petambak membentuk Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) untuk mendukung kemitraan baru budidaya udang di Bumi Dipasena.
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) memanggil pihak perusahaan, pemerintah, PT. PLN, Petambak, dan perbankan (BNI, BRI, CIMB Niaga) untuk mencari penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh Petambak Dipasena

Tahun 2012

  • Terjadi proses mediasi yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk penyelesaian polemik kredit. Mediasi ini dihadiri oleh perwakilan Petambak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkab Tulang Bawang, BNI, BRI, Jamkrindo, dan PT. AWS/ CPP. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk merestrukturisasi hutang-hutang petambak kepada bank.
  • 21 Juni 2012, surat rekomendasi Komnas HAM No. 039/R/TUA/Mediasi/VI/2012 menyatakan bahwa CPP Group/ PT AWS telah gagal melaksanakan Program Revitalisasi yeng mengakibatkan terlanggarnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya para petambak.
  • Pendirian PT. BUMI DIPA sebagai wadah kerja yang berisikan para profesional di bidangnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anggota KPBD agar dapat berbudidaya secara baik dan efisien.
  • Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Syariah Mandiri untuk mendukung kegiatan kemitraan baru PT. BUMI DIPA
  • Periode “Siklus Percontohan” kemitraan baru PT. BUMI DIPA berhasil dijalankan dengan melibatkan 40 orang petambak dengan jumlah tambak sebanyak 79 unit.
  • Petambak mendapatkan dukungan pendanaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2013

  • Pengadilan Negeri Menggala menolak gugatan perdata PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) terhadap 400 petambak plasma di Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Tulang Bawang
  • P3UW mendeklarasikan pelaksanaan “Program Revitalisasi Mandiri”. Program ini mencanangkan pembiayaan gotong royong dalam skema investasi Rp 1000/Kg dari setiap hasil panen petambak untuk pendanaan revitalisasi areal pertambakan secara swadaya.
  • Pembelian 2 unit eksavator secara tunai untuk memulai revitalisasi mandiri areal pertambakan rakyat.
  • Kemitraan BUMI DIPA berhasil menjalankan periode budidaya “Siklus-1” secara memuaskan, dengan jumlah petambak sebanyak 62 orang dengan jumlah tambak 124 unit.
PERJALANAN REVITALISASI

Perkembangan Revitalisasi Dipasena

Revitalisasi secara umum dipahami sebagai sebagai kegiatan untuk mengembalikan pertambakan eks Dipasena pada kondisi awalnya, yaitu budidaya udang Windu secara intensif.

Sejak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil alih aset Group Dipasena dari pemilik lamanya (Sjamsul Nursalim) pada tahun 2002, Pemerintah dan DPR sudah menyadari bahwa Pertambakan Dipasena merupakan aset nasional yang perlu di revitalisasi. Pada saat diambil alih kondisi kemitraan Inti dan Plasma tidak terjalin dan Petambak melakukan budidaya secara mandiri. Hal itu disebabkan karena adanya polemik kemitraan dan nilai hutang Plasma. Untuk memahami proses revitalisasi dipasena, terdapat lima fase penting yang saling berhubungan.

Fase Pertama, pada fase ini disebut sebagai “Tahap Pemulihan”. Pada tahap ini, BPPN sebagai kuasa pemerintah meminta manajemen eksisting berinisiatif untuk membentuk “Tim Khusus” untuk memulihkan hubungan kemitraan antara Petambak dan Perusahaan agar dapat layak dilakukan revitalisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil, hingga akhirnya pada tahun 2003 hubungan Petambak dan

Perusahaan akhirnya dapat dipulihkan kembali setelah Petambak menerima komitmen pemerintah untuk:

  • Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang adil.
  • Mencarikan pendanaan untuk rehabilitasi sarana prasarana, Modal Investasi dan Modal kerja yang cukup agar mereka dapat kembali berbudidaya “Intensif”.

Selanjutnya sambil menunggu pemerintah mewujudkan janjinya, maka Petambak dan perusahaan bersepakat untuk mengawali hubungan kemitraan dengan pola budidaya “Pra intensif”

Pada bulan September 2004, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mengamanatkan agar Pemerintah segera melaksanakan revitalisasi pertambakan udang eks Dipasena.

Amanat revitalisasi dilandasi oleh tiga pertimbangan: Pertama, untuk mencegah gangguan sosial keamanan yang lebih besar. Kedua, menyelamatkan hajat hidup 120.000 orang yang menerima manfaat dari kegiatan budidaya pertambakan udang di Dipasena. Ketiga, untuk meningkatkan devisa negara dari ekspor udang.

Dengan demikian, “Amanat Program Revitalisasi” ialah kegiatan untuk mengembalikan pertambakan eks Dipasena pada kondisi awalnya agar mensejahterakan pembudidaya dan masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan devisa negara.

Berdasarkan Amanat tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan serangkaian kegiatan berikut untuk mendukung dan mempermudah berjalannya Program Revitalisasi Dipasena, yaitu:

  • Pada bulan Oktober 2004, menetapkan bahwa program revitalisasi dimasukan dalam Program kerja 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
  • Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan nilai aset ex Group Dipasena dari + 19 triliiun menjadi hanya sebesar 53,5 juta dollar AS dan nilai hak tagih (hutang Plasma) dari rata-rata Rp 100 juta menjadi Rp 20 juta rata rata / Plasma.
  • Pada Maret 2005, Menteri Keuangan memberikan arahan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) untuk mencari pembiayaan revitalisasi diluar APBN bagi Plasma dan inti yang diterjemahkan oleh PT. PPA untuk mencari pembiayaan dari kreditur.
  • Pada 4 Juli 2005 Wakli Presiden mempertegas dukungannya dengan cara memberikan arahan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri BUMN agar mendukung revitalisasi hingga tuntas;
  • Pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Tulang Bawang membentuk Kecamatan Rawa Jitu Timur, khusus untuk area Dipasena agar Inti dan Plasma dapat lebih mudah mengkoordinasikan dirinya.

Fase Kedua, yang disebut sebagai “Tahap Pencarian Kreditur”. Pada tahap ini BPPN dan PT. PPA mengeluarkan dana sekitar Rp 15 milliar untuk membiayai konsultan asing Ferrier Hogdson dan Konsultan lokal Wiriadinata & Wiriawan untuk merancang strategi yang tepat untuk pelaksanaan program revitalisasi, kebijakan strategis yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

  1. Memperbaiki pola kemitraan; agar terwujud pola kemitraan yang adil dan setara dengan cara Membuat PKS (Perjanian Kerja Sama) untuk Inti dan Plasma.
  2. Mencarikan Pembiayaan; untuk biaya rehabilitasi sarana prasarana dan permodalan budidaya bagi Inti dan Plasma dengan cara mencarikan Kreditur.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Bapak Fredy Numberry) mendukung ajakan PT. PPA dengan membentuk Tim Revitalisasi (yang diketuai oleh Bapak Made L. Nurjana). Dukungan juga diberikan dari Bupati Tulang Bawang dengan mengirimkan stafnya untuk turut mendampingi proses penyusunan PKS.

Selanjutnya tim Departemen Perikanan dan Kelautan bersama dengan Pemda Tulang Bawang mengawal dan mengarahkan manajemen Inti dan perwakilan Plasma untuk menyusun PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mengacu pada pola kemitraan yang adil dan setara.
Maka pada bulan Juni 2005 PKS dapat diselesaikan dan direncanakan untuk budidaya “udang windu dengan pola Intensif”. Saat ini Plasma menyebutnya dengan nama “PKS Pemerintah”.

Setelah PKS selesai, PT. PPA selanjutnya melakukan proses seleksi calon kreditur. Akhirnya, pada bulan Oktober 2005 PT. PPA menetapkan PT. RECAPITAL sebagai kreditur program revitalisasi. Untuk dapat menempatkan perwakilan dari PT. Recapital maka Komposisi Manajemen pun diubah dengan menunjuk Sdr. Rudyan Kopot yang sebelumnya bekerja sebagai Direktur PT. Centra Pertiwi Bahari milik PT. CPP Group sebagai Direktur Utama Dipasena Group yang baru.

Langkah awal manajemen baru ialah menggunakan PKS yang biasa digunakannya di pertambakan tempat mereka bekerja sebelumnya (PKS PT. CPB). Kebijakan ini mendapat penolakan Plasma sehingga menyebabkan proses negosiasi yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, karena Plasma tetap memilih untuk menggunakan “PKS Pemerintah”.

Polemik Inti-Plasma mengenai penggunaan PKS ini disikapi oleh pihak Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang mengawal proses negosiasi, dengan mengirimkan surat secara resmi pada bulan Maret 2006 perihal anjuran kepada PT. PPA agar dapat mengarahkan Manajemen baru menggunakan PKS Pemerintah, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan.

Pada akhir 2006, proses negosiasi penyusunan PKS yang isinya mengatur tehnis budidaya “Vannamei” dengan pola Intensif akhirnya dapat diselesaikan. Saat ini Plasma menyebutnya dengan nama “PKS 2006”

Proses negosiasi PKS yang terlalu panjang berdampak terhadap kacaunya rencana keuangan PT. Recapital sehingga dukungan dana operasional tersendat. Dan akhirnya pada bulan maret 2007 PT. Recapital secara resmi dinyatakan default.

Fase Ketiga, fase ini disebut oleh PT PPA sebagai “Tahap Pengamanan Revitalisasi.” Pada tahap ini menteri keuangan dan PT. PPA mengubah strategi pencarian kreditur menjadi langkah Penjualan Aset dan hak tagih yang dikemas dengan nama “Program penjualan aset dan hak tagih group Dipasena dengan pengamanan Revitalisasi”.

Langkah ini diawali dengan undangan tender di beberapa media cetak sampai dengan penjelasan dalam Info Memo serta ketentuan di dalam TOR (Terms Of Reference), PT. PPA berupaya menjaring Investor yang diharapkannya.

PT. PPA juga membentuk ‘Tim Independen’ yang terdiri dari individu yang dianggap memahami hukum, ekonomi dan tehnis budidaya yang dilibatkan untuk mendukung keabsahan proses seleksi Investor.

Pihak Plasma, Pemda Tulang Bawang dan Menteri Kelautan dan Perikanan kembali melakukan desakan dan memberikan saran secara terulis kepada PT. PPA agar mensyaratkan kepada calon investor menggunakan PKS Pemerintah. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil membuat PT. PPA mensyaratkan PKS Pemerintah sebagai PKS yang harus digunakan oleh calon Investor.

Pada bulan Mei 2007 melalui proses seleksi maka terpilihlah Konsorsium NEPTUNE, yang terdiri dari PT. Blue Lion Grup, PT. Central Proteina Prima (CPP) dan PT. Pertiwi Indonesia. Sebagai pemenang tender, Konsorsium Neptune membeli Aset Group Dipasena dan membayar hak tagih Plasma Dipasena dengan total nilai sekitar Rp 668 milyar.

Dalam skenario program pengamanan revitalisasi versi PT PPA yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penjualan aset Dipasena, Konsorsium Neptune (pemenang tender) diwajibkan untuk melaksanakan dua hal: 1) membayar saham PT. Dipasena Citra Darmaja sebesar 53,5 juta US dolar dan membayar Hak Tagih Plasma (hutang Plasma) sebesar Rp 220 miliar. 2) melaksanakan kewajiban dengan menyediakan pembiayaan untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana milik Inti dan menyediakan pembiayaan untuk Modal Kerja dan Modal Investasi bagi Petambak.

Fase Keempat, pada fase ini Dipasena berubah menjadi “PT. Aruna Wijaya Sakti (PT AWS),” yang merupakan anak perusahaan PT. Central Proteina Prima (CPP) yang tidak lain adalah grup perusahaan milik Charoen Pokphand dari Thailand. Pihak perusahaan kembali menegosiasikan PKS model baru (versi CPP) kepada Plasma. Meskipun pada awalnya Plasma menolak usulan ini, tetapi karena mereka tidak mampu lagi mempertahankan keinginanannya oleh karena kondisi yang sudah sangat melelahkan dan desakan kebutuhan ekonomi akhirnya Plasma terpaksa menerima PKS baru dengan perjanjian revitalisasi dan rehabilitasi pertambakan dalam waktu yang secepatnya.

Pada tahun 2009, hubungan kemitraan Inti-Plasma semakin memburuk, karena PT AWS/CPP berulang kali mengubah rencana jadwal revitalisasi yang sudah disepakati sejak tahun 2007 ditambah beban hutang yang semakin menumpuk. Hal ini menimbulkan keresahan hingga akhirnya Petambak melakukan protes dan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk meminta keadilan.

Terhadap hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bupati Tulang Bawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegur pihak perusahaan agar melaksanakan janjinya untuk melaksanakan revitalisasi agar tercipta suasana yang kondusif untuk berbudidaya dan memenuhi hak-hak petambak. Atas dukungan berbagai LSM di Jakarta, petambak juga melakukan audiensi dengan sejumlah pihak (DPR dan Pemerintah) untuk meminta dukungan. Intensitas dan bobot konflik Inti-Plasma semakin meningkat sejak 2009, merosotnya volume produksi dan eksport udang Indonesia mulai tahun 2007 disertai banyaknya kelemahan dalam kemitraan Inti-Plasma yang saat ini berjalan, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban maupun metode transaksi. Hal ini menjadi dasar kesimpulan akan terjadinya kegagalan Program Pengamanan Revitalisasi yang dilakukan oleh PT AWS/CPP.

Tekanan berbagai pihak dijawab oleh perusahaan dengan menghentikan seluruh aktifitas produksinya termasuk menghentikan aliran listrik ke seluruh perkampungan Bumi Dipasena. Dalam perjalanannya secara berangsur-angsur, PT AWS memindahkan seluruh mesin, gardu listrik, dan sarana produksi lainnya ke luar Bumi Dipasena.

Fase Kelima, fase ini disebut sebagai “Tahap Revitalisasi Mandiri.” Pada fase ini petambak berkomitmen melanjutkan budidaya udang dengan membuat sistem kemitraan baru yang lebih adil dan transparan melalui wadah ekonomi bernama Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD). Pada tahun 2013, di bawah koordinasi organisasi petambak Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) mendeklarasikan program “Revitalisasi Mandiri.” Yang merupakan bentuk gotong royong seluruh petambak Bumi Dipasena untuk melakukan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pertambakan udang miliknya secara swadaya.

Back to Top